TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apa yang dilakukan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan dengan menyebutkan seseorang berinisial A yang berniat menghancurkan Partai Demokrat sangat memalukan.
Betapa tidak, dengan keluarnya pernyataan tersebut, Ramadhan Pohan dinilai tidak mengindahkan nasehat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta tidak ada saling fitnah yang dilakukan kader-kadernya.
"Ini sangat memalukan," ujar Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti saat ditemui usai acara diskusi Keluarga Ilmu Politik UI bertajuk 'Indonesiaku Dibelenggu Koruptor' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/6/2011).
Menurut Ikrar, semestinya Ramadhan Pohan tidak bersikap gegabah dengan asal menyebut inisial 'A' ke media massa. Terlebih lagi tanpa ada data dan informasi yang jelas mengenai hal tersebut.
"Jangan diumbar ke media massa kalau tidak tahu siapa sebenarnya, ini jadi bukan santapan media massa saja tetapi juga milik publik," jelas Ikrar.
Sementara itu saat ditanyakan, apakah Ramadhan Pohan harus ditegur atau diberi sanksi, Ikrar menyerahkan hal itu kepada internal Partai Demokrat.
"Ya kalau buat saya tegur menegur itu urusan internal partai," tutur Ikrar.
sumber
Betapa tidak, dengan keluarnya pernyataan tersebut, Ramadhan Pohan dinilai tidak mengindahkan nasehat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta tidak ada saling fitnah yang dilakukan kader-kadernya.
"Ini sangat memalukan," ujar Pengamat Politik Ikrar Nusa Bakti saat ditemui usai acara diskusi Keluarga Ilmu Politik UI bertajuk 'Indonesiaku Dibelenggu Koruptor' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/6/2011).
Menurut Ikrar, semestinya Ramadhan Pohan tidak bersikap gegabah dengan asal menyebut inisial 'A' ke media massa. Terlebih lagi tanpa ada data dan informasi yang jelas mengenai hal tersebut.
"Jangan diumbar ke media massa kalau tidak tahu siapa sebenarnya, ini jadi bukan santapan media massa saja tetapi juga milik publik," jelas Ikrar.
Sementara itu saat ditanyakan, apakah Ramadhan Pohan harus ditegur atau diberi sanksi, Ikrar menyerahkan hal itu kepada internal Partai Demokrat.
"Ya kalau buat saya tegur menegur itu urusan internal partai," tutur Ikrar.
sumber
No comments:
Post a Comment